Ada Apa Dibalik "ngotot" nya Revisi UU KPK?

Ikuti
Revisi UU KPK via aktual.com

Berkembangnya Poin Revisi Undang-Undang KPK

Pembuktian ini akhirnya dijelaskan dari situs ditjenpp.kemenkumham.go.id oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum dengan identifikasi ada 12 poin yang telah berkembang dari 5 sebelumnya. Meskipun demikian revisi ini masih berupa rancangan yang didiskusikan dengan Wakil Ketua Komisi III DPR. 12 poin tersebut adalah:

  1. Dihapuskan ketentuan penyelidikan
  2. Ketentuan peraturan KUHAP dan KUHP dapat diberlakukan sehingga peraturan penyidikan dapat dihapuskan dari daftar KPK
  3. Penghentian penuntutan suatu perkara
  4. Tidak memiliki kewenangan untuk perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan
  5. Masa penahanan lebih singkat
  6. Hakim komisaris dapat menangguhkan penahanan
  7. Penyitaan harus seizin hakim
  8. Penyadapan harus seizin dari hakim
  9. Penyadapan dapat dibatalkan oleh hakim
  10. Putusan bebas tidak dapat dikasasi oleh Mahkamah Agung
  11. Putusan mahkamah agung tidak boleh berat dari pengadilan tingi
  12. Ketentuan pembalikan tidak dapat diatur

Seluruh rencana revisi tersebut telah disetujui oleh beberapa fraksi partai. Dari penjelasan situs merdeka.com, fraksi PDIP, PKB NasDem, Hanura, Golkar, dan PPP telah setuju dengan rancangan revisi tersebut. Dari jumlah fraksi tersebut, 45 orang telah “ngotot” untuk mengesahkan revisi undang-undang untuk KPK.

Dengan poin di atas, Masinton Pasaribu masih berpendapat revisi UU KPK ini akan menguatkan penegakan hukum di Indonesia. 

Tentukan pilihan anda

Anda harus login terlebih dahulu untuk menentukan sikap dan pendapat anda.


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.