Bagaimana Jika Freeport Dibubarkan Saja?

Ikuti
Freeport

Disidang MKD, Inilah 5 Pernyataan Awal yang Dibacakan Luhut

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kembali menggelar sidang perkara dugaan pencatutan nama pimpinan negara dalam perpanjangan kontrak PT.Freeport. Kali ini, sidang menghadirkan Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan.

Dikutip Republika, dalam persidangan, Luhut membacakan 5 pernyataan awal saat menghadiri sidang lanjutan kasus permintaan saham, yang diduga dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto. Apa sajakah kelima pernyataan tersebut?

Pada sidang MKD, Luhut menegaskan bahwa dirinya memang memiliki kewajiban dalam memberikan kajian kepada Presiden Republik Indonesia. Kajian yang dimaksud termasuk kajian mengenai PT.Freeport Indonesia. Menurut Luhut, kajian-kajian tersebut akan tetap dilakukannya sebagai Kepala Staff Kepresidenan, baik ada atau tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Pernyataan kedua yang dibacakan Luhut ialah mengenai acuan kajian yang ia lakukan. Luhut mengatakan, Presiden telah memberikan petunjuk jelas bahwa kajian yang diberikan sebagai Kepala Staff Kepresidenan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ketiga yang Luhut nyatakan adalah perihal memo, dalam hal ini memo mengenai perpanjangan kontrak Freeport. Luhut mengakui, dirinya telah mengirimkan beberapa memo bahwa perpanjangan PT. Freeport Indonesia paling cepat baru bisa dilakukan dua tahun sebelum jatuh tempo. Bila bukan dalam kurun waktu dua tahun sebelum jatuh tempo, setidak-tidaknya adalah pada tahun 2019.

Keempat, Luhut menerangkan pesan dari Joko Widodo. Menurutnya, Presiden telah berkali-kali menekankan bahwa perpanjangan harus dilakukan dengan lima syarat yang, intinya, harus menguntungkan Indonesia. Kelima syarat perpanjangan yang dijelaskan Luhut adalah harus bisa disertai pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

Terakhir, Luhut menekankan Presiden Joko Widodo tidak pernah melanggar konstitusi ataupun undang-undang. Ketaatan hukum Presiden ini termasuk pada Undang-undang Minerba yang tentunya mengatur perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

Usai membacakan pernyataan yang juga dibagi-bagikan kepada semua hakim di MKD, Luhut menerangkan alasannya membacakan pernyataan awal yang memang lebih banyak berisi tentang sistematika perpanjangan PT. Freeport Indonesia. Penjelasan itu penting untuk menegaskan perannya saat menduduki posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan maupun Menko Polhukam.

"Ini penting sebagai penekanan posisi saya," katanya.

berdasarkan 'pertikaian' MKD dan beberapa pejabat negara, timbul pro kontra yang menyebutkan penyudahan kontrak freeport. 

Tentukan pilihan anda

Anda harus login terlebih dahulu untuk menentukan sikap dan pendapat anda.


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.