Apa Itu Biaya Sosial Korupsi?

Konsepsiana
Konsepsiana
Akun Selasar.com yang membahas konsep-konsep dengan sederhana
Ikuti
Korupsi via vietmeme.net

Berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi perilaku korupsi dilakukan. Dari sekian banyak cara, menerapkan biaya sosial korupsi adalah alternatif yang ada. Apa itu biaya sosial korupsi?

Biaya sosial korupsi adalah hukuman atas kerugian tak berwujud yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hukuman atas tindakan korupsi tidak hanya didasarkan pada kerugian materi (berwujud) yang diakibatkan korupsi.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, mencontohkan kerugian atas jembatan yang roboh akibat pembangunannya dikorupsi. Perhitungan kerugiannya tidak hanya berdasarkan nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga mencakup nilai pembangunan jembatan baru dan kerugian ekonomi yang diderita masyarakat akibat jembatan tidak berfungsi.

Perhitungan biaya sosial korupsi terdiri dari biaya implisit dan eksplisit. Biaya implisit adalah biaya dari dampak yang timbul karena korupsi. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi. Biaya meliputi biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pemasyarakatan.

Dengan penghitungan biaya sosial korupsi, terdakwa korupsi dapat dituntut lebih tinggi daripada perhitungan kerugian negara yang selama ini dilakukan. Dalam kajian KPK, peningkatan itu besarnya 4 kali hingga 543 kali lipat dibandingkan hukuman finansial yang diberikan pengadilan kepada para terpidana.

Contohnya adalah pengusutan kasus korupsi dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api, Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2008-2010, total denda yang wajib dibayarkan oleh sembilan terpidana adalah Rp 1,7 miliar. Namun, jika memakai kalkulasi biaya sosial korupsi, ”hukuman” finansial yang bisa dijatuhkan kepada sembilan terpidana itu mencapai Rp 923 miliar.

Dalam kajian KPK, biaya sosial korupsi dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan antikerugian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 KUHAP.

 

Zulfian Prasetyo


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.