Biaya Sosial Korupsi: Solusi Memberantas Korupsi?

Fact Check
Fact Check
Akun Selasar.com yang mengecek data-fakta isu
Ikuti
Korupsi via theconversation.com

Korupsi memang mengakar luar biasa kuat di negara ini. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas (atau mengurangi, bila ungkapan ‘memberantas’ dirasa terlalu utopis) tindakan korupsi. Nyatanya, para pelaku korupsi tetap marak meskipun upaya penangkapan, salah satunya melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, seringkali dilakukan.

Di sisi lain, lama hukuman bagi para koruptor mengalami penurunan dari 2 tahun 11 bulan (tahun 2013) menjadi 2 tahun 1 bulan (2016), dikutip Kompas. Hal itu belum termasuk kerugian ekonomi yang koruptor sebabkan.

Sebuah gagasan untuk menekan upaya korupsi kemudian mengemuka. Gagasan itu adalah membebankan biaya sosial korupsi kepada koruptor (Baca: Apa Itu Biaya Sosial Korupsi?).

Ide KPK

Lembaga yang selama ini diandalkan untuk memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah pihak yang mengemukakan gagasan untuk menghukum koruptor. KPK mendorong agar koruptor dihukum dengan membayar biaya sosial korupsi.

Terdapat serangkaian manfaat atas hukuman berbentuk biaya sosial korupsi. Selain menumbuhkan efek jera dan gentar terhadap perilaku korupsi, penerapan biaya sosial korupsi diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian yang terkena dampak korupsi.

KPK sendiri akan menerapkan gagasan ini. ”Kami optimistis akan mencoba (biaya sosial korupsi) pada periode kami sekarang ini,” kata Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK.

Tanggapan Para Ahli

Rimawan Pradiptyo, ahli ekonomika kriminalitas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, menuturkan bahwa pembayar pajak selama ini adalah pihak yang dibebankan dalam mengganti sisa kerugian negara akibat korupsi. Hal itu ia ungkapkan dalam paparannya yang berjudul “Estimasi Biaya Sosial Korupsi”, dikutip dari situs resmi KPK.

Rimawan memberikan contoh perihal sisa kerugian tersebut. Ia memberikan perumpamaan nilai biaya eksplisit korupsi Rp73,07 triliun, namun total nilai hukuman finansial yang diberikan hanya Rp5,32 triliun atau hanya 7,29 persen dari total biaya eksplisitnya.

"Lalu, siapa yang menanggung sisa kerugian sebesar Rp67,75 triliun? Bisa jadi itu adalah ibu-ibu pembeli sabun colek dan mi instan, anak-anak yang membeli permen, dan orang tua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng", paparnya.

Rimawan menjelaskan bahwa pembebanan biaya sosial korupsi bisa membuat orang yang rasional berpikir lebih jauh karena keuntungan dari korupsi akan jauh lebih rendah dibandingkan biaya sosial yang harus dibayarkan jika ia korupsi.

”Pertanyaannya sering kali kejam sekali hukuman (biaya sosial korupsi), tetapi apakah kita mau terus menyubsidi koruptor? Uang yang dikorupsi itu dari pajak,” katanya.

Menurut Rimawan, terjadi pemberian subsidi dari rakyat kepada koruptor di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanah implisit dari Undang-Undang Tipikor yang memberi denda maksimum sebesar Rp1 Miliar. Tuntutan dan putusan pengadilan tentang denda dan biaya pengganti pun tidak ada kaitannya dengan jumlah uang yang dikorupsi.

Selain itu, pencantuman denda maksimum di UU tipikor membuat efek jera menjadi lemah seiring berjalannya waktu karena terdapat faktor inflasi. “Semakin tinggi inflasi, semakin rendah efek jera denda. Ini menunjukkan ada kebutuhan amandemen UU semakin mendesak”, ujarnya.  

UU Tipikor disusun tanpa memperhatikan rasionalitas pelaku atau calon pelaku korupsi dan menggunakan hukuman maksimum yang justru mendorong potential offenders untuk melakukan korupsi yang merupakan sinyal positif bagi calon pelaku korupsi, dikutip Kompas.

Potential offenders adalah mereka yang memiliki berbagai kekurangan, kemungkinan, kerentanan untuk melakukan kejahatan baik karena ekonomi, politik, budaya maupun fisik. Para potential offender ini diantaranya para penegak hukum yang dengan kedudukan/jabatannya, bisa melakukan pelanggaran dan kejahatan, dengan alasan kesejahteraan yang kurang. Atau juga orang-orang dengan status ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki jaringan luas dan kekuasaan untuk mengendalikan banyak hal.

Rimawan menegaskan bahwa pencantuman hukuman maksimal justru merangsang pelaku atau calon pelaku untuk melakukan perhitungan tingkat korupsi yang menguntungkan. Idealnya, hukuman finansial yakni denda dan biaya pengganti disetarakan dengan besarnya biaya sosial korupsi. “Penjatuhan hukuman finansial kepada koruptor setara dengan biaya sosial korupsi akan menjamin pemiskinan terhadap koruptor”, tandasnya.

Menurut orang yang juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, sudah seyogianya biaya sosial korupsi dibebankan kepada terpidana sebagai pengganti kerusakan karena tindakannya. Di beberapa negara maju, prinsip perhitungan biaya sosial tersebut sudah tecermin dalam putusan hakim.

Rimawan Pradiptyo (ugm.ac.id)

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan siap menerapkan biaya sosial korupsi di kejaksaan apabila ada payung hukumnya. Namun, ia mengusulkan penerapan hal itu disertai dengan aturan yang jelas dalam proses pembayaran atau cara eksekusinya.

Pasalnya, untuk uang pengganti saja, kejaksaan kerap kesulitan mengeksekusinya karena aset terpidana tidak cukup atau masih terlibat sengketa. Selain itu, piutang kejaksaan pun terus membengkak. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan, piutang uang pengganti kejaksaan saat ini mencapai Rp15,7 triliun.

Sementara itu, Ridwan Mansyur (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung) mengatakan bahwa jika tujuan hukuman biaya sosial itu untuk memberikan efek jera kepada koruptor, MA pada dasarnya tidak keberatan atas penerapan hukuman itu.

MA bisa saja mengeluarkan Peraturan MA (Perma) untuk mengatur pidana baru tersebut dalam rangka pemberian efek jera untuk kasus korupsi. Hal ini dimungkinkan karena Perma juga memiliki kekuatan mengikat di dalam sistem peradilan pidana.

”Syukur-syukur jika ketentuan soal hukuman biaya sosial itu diatur di dalam UU, daripada di dalam peraturan bersama di antara institusi penegak hukum, atau di dalam Perma. Sebab, UU sifatnya lebih kuat,” katanya.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, mengusulkan, ”Jika memang berencana menggunakan konsep biaya sosial korupsi, sebaiknya dituangkan dalam revisi UU Tipikor.

Jadi, jika ingin melakukan perubahan terhadap UU itu, sebaiknya memang yang seperti ini sehingga pemberantasan korupsi berjalan optimal.”

Indriyanto juga berharap biaya sosial korupsi ini diimplementasikan sebagai social direct beneficiary (masyarakat sebagai penerima langsung manfaat) sehingga wujudnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

 

 

Zulfian Prasetyo


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.