Dialog Polri: Coffee Break with Kapolri

Ikuti
Coffee Break with Kapolri via selasar.com

Segera setelah dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016, Jenderal Pol. Tito Karnavian langsung membuat gebrakan dengan menggaungkan visi Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) sebagai program prioritas. Melalui visi ini, Tito hendak melakukan reformasi kultural di tubuh Polri.

Dari Promoter, sebelas program prioritas dibuat. Program-program itu adalah pemantapan reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI, penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal, peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, peningkatan kesejahteraan anggota Polri, peningkatan tata kelembagaan melalui pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras, pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas, penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, penguatan pengawasan, dan Quick Wins Polri.

Tenggat waktu ditetapkan. Semua program tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan dalam tiga tahap waktu. Tahap I berada di 100 hari pertama. Tahap II berlangsung pada November 2016-Desember 2019. Tahap III berlangsung pada Januari 2020-Desember 2021.

Kini, Sang Jenderal telah sampai pada akhir tahap pertamanya. Berkaitan dengan hal ini, Tito Karnavian mengeluarkan commander wish pada rangkaian acara Dialog Polri yang kali ini berjudul Coffee Break with Kapolri.

Pada acara tersebut, Jenderal Pol. Tito Karnavian mengemukakan bahwa Polri bukan lagi sekedar institusi yang mengamankan negara, tetapi juga dapat memberikan pengaruh di kehidupan sosial politik bangsa.

Karenanya, Tito mengeluarkan paket kebijakan untuk pembangunan Polri yang terangkum dalam slogan Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya). Dikatakannya bahwa ‘Terpercaya’ merupakan outcome/hasil dari paket kebijakan ini. Sementara itu, jalan menuju ke sana diraih melalui semboyan ‘Profesional’ dan ‘Modern’.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Promoter merupakan ‘Pancasila’-nya paket kebijakan yang terdiri dari 11 aksi prioritas yang harus dilaksanakan untuk mencapai Polri yang dipercaya. Kesebelas aksi prioritas terebut dijabarkan dalam 61 program sehingga pada saat 100 hari pertama, dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja Polri secara kuantitatif.

Pada era informasi seperti sekarang ini, kita mengalami proses demokrasi yang memungkinkan kedaulatan sistem politik ditempatkan di tangan rakyat. Artinya, semua institusi harus mendapat kepercayaan publik, tidak seperti masa sebelumnya di mana prioritas ada di tangan ruler. Sekarang, prioritas itu ada di tangan publik. Dengan demikian, persepsi publik menjadi sangat penting.

Di sisi lain, level kepercayaan publik terhadap Polri sangat ironis. Setelah enam belas tahun berpisah dari TNI, kepercayaan publik terhadap Polri menurun. Bahkan, terdapat survei yang menunjukkan bahwa Polri adalah lembaga terkorup. Predikat ini tentu membuat Polri sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Karena itulah, commander wish Jenderal Pol. Tito Karnavian adalah public trust.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tiga hal yang perlu Polri perbaiki. Pertama, kinerja yang belum maksimal, belum professional, dan masih banyak konflik. Hal ini, menurut Tito, berpartisipasi terhadap 20% persepsi publik. Kedua adalah kultur yang ada di tubuh Polri. Arogansi, budaya kekerasan yang excessive, perilaku korupsi, serta hedonism harus dikikis karena berpartisipasi terhadap 20% persepsi publik. Terakhir ialah pengelolaan media yang berpartisipasi terhadap 60% persepsi publik.

Bila reformasi kultural, kinerja, dan manajemen media dilakukan dengan baik, Jenderal Pol. Tito meyakini bahwa public trust akan meningkat. Dengan demikian, polisi dapat survive sebagai asset dan pilar utama negara.

Menjelang 100 hari kepemimpinan Jenderal Pol. Tito Karnavian, strategi tesebut belum maksimal dijalankan. Promoter baru maksimal diterapkan hingga level middle manager ke atas. Pada tataran field soldier, Promoter belum tersosialisasi dengan baik.

Para ahli yang diundang kemudian memberikan tanggapan terhadap apa yang Kapolri sampaikan. Menurut Kepala Lab Psikologi Politik UI, Prof. Dr. Hamdi Moeloek, M.Si., strategi Promoter sudah memenuhi teori perubahan sosial, yakni perubahan struktur, kultur, dan behavior.

Namun, yang paling menghambat sisi profesionalisme adalah kultur Polri. Apakah struktur Polri sudah mengarah ke modern? Hamdi mengatakan bahwa struktur polri memiliki gap yang besar antara atas dan bawah. Sedangkan, organisasi modern sebaiknya mengarah pada struktur yang berorientasi kepada main business di mana pada lembaga kepolisian, Hamdi menyarankan agar struktur terbesar ada di Polsek dan struktur di jajaran markas besar (mabes) diperkecil.

Selain itu, Hamdi juga menyarankan Polri untuk menghilangkan power distance yang besar. Usaha untuk mereformasi struktur itu agar lebih ramping akan berimbas pada perilaku Polri. Namun sayangnya, ini bukan pekerjaan 100 hari, melainkan pekerjaan bertahun-tahun. Sejauh ini, konsep promoter membuat ‘kompasnya’ sudah jelas.

Al Araf, Direktur Program Imparsial, juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, persepsi publik terhadap polisi di seluruh dunia memang relatif buruk. Namun, bukan berarti persepsi positif terhadap kepolisian itu tidak ada. Persepsi positif akan muncul ketika polisi menghadapi isu yang besar, misalnya terorisme.

Polri perlu memiliki blueprint dalam jangka pendek dan panjang. Polri termasuk sangat muda untuk bekerja secara independen.

Al Araf juga mengungkapkan bahwa pengalaman buruk di masa lalu membuahkan ekspektasi berupa perubahan Polri dalam menata institusi keamanan. Namun, ia memahami bahwa hal tersebut tidak bisa dijawab dalam 100 hari.

Sementara itu, Dede Farhan Aulawi (Komisioner Kompolnas) menyatakan bahwa Kompolnas melakukan pengawasan fungsional. Hal itu dilakukan melalui peninjauan dengan pemantauan dan penilaian. Subjek pengawasan Kompolnas sendiri adalah kinerja dan integritas Polri.

Kompolnas juga melakukan strategic mapping, menangkap subjek substansial seperti hal-hal yang perlu dibenahi dan kontribusi apa yang bisa diberikan untuk mewujudkan Polri yang Promoter. Seakan melengkapi pernyataan Kapolri, Dede menyatakan bahwa internal trust juga penting disamping public trust.


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.