Dialog Polri: Menguak Mafia Beras Indonesia

Ikuti
Dialog Polri via selasar.com

Mafia beras belum musnah dari Indonesia. Selama bertahun-tahun, permasalahan yang berkaitan dengan beras terus juga bermunculan. Yang terakhir terjadi adalah kasus penyelewengan beras cadangan pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Joni Nur Ashari, menyatakan bahwa tugas Bulog adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. Bulog diwajibkan membeli beras dalam negeri baik itu berupa gabah ataupun beras. Kalau produksi pangan tidak cukup, pilihan terakhir adalah impor.

Impor akan dilakukan setelah mempertimbangkan tren panen, termasuk berapa jumlah stok akhir tahun yang diinginkan. Untuk saat ini, stok pangan tersedia 1,95 ton. Angka ini cukup untuk delapan bulan kedepan.

Joni juga mengatakan bahwa di Indonesia, hanya tujuh daerah yang surplus produksi berasnya. Di daerah lain, ada yang pas tetapi ada pla yang defisit. Oleh karena itu, harus ada distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. Setiap tahun biasanya 1 ton yang diangkut. Beras ini digunakan untuk kebutuhan reguler (konsumsi) dan nonreguler (beras cadangan pemerintah)

Beras cadangan pemerintah adalah beras impor yang dikelola oleh Bulog dengan dana APBN. Beras tersebut dialokasikan untuk operasi pasar dengan tujuan menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok beras dalam negeri. Idealnya, beras cadangan didistribusikan ke tempat-tempat yang terdaftar.

Mengenai hal ini, Dr. Ir. Hasil Sembiring (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI) menyatakan bahwa sistem impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia dipayungi oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah tidak perlu impor beras jika persedian masih mencukupi. Selain itu, pemerintah juga harus mengutamakan produksi beras dalam negeri

Mekanisme peruntukan impor beras sendiri dibagi menjadi tiga bagian.

  1. Untuk menyeimbangkan harga. Dalam hal ini, pemerintah akan menugaskan Bulog untuk mengimpor. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat terbatas.
  2. Untuk keperluan tertentu, misalnya untuk keperluan kesehatan. Dalam hal ini, rekomendasi dari Kementerian wajib didapatkan.
  3. Untuk hibah. Hal ini juga memerlukan rekomendasi dari Kementerian.

Sebelum melakukan impor, biasanya Kementerian akan melihat dulu, apakah cadangan pangan di Bulog mencukupi atau tidak. Bila cukup, impor tidak perlu dilakukan. Pada panen raya, impor biasanya tidak dilakukan karena jumlah produksi bisa mencapai 60 persen.

Berkaitan dengan hal tersebut, mekanisme impor beras berpotensi terdistorsi oleh tiga hal. Pertama, masuknya beras ilegal. Kedua, penyalahgunaan pos tarif. Ketiga, penyalahgunaan peruntukan.

Kasus penyelewengan beras cadangan itu sendiri berawal dari kecurigaan mengenai data Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten. Dari data, diketahui bahwa terdapat pengiriman 400 ton beras dari Bulog ke PT. DSU. Padahal, perusahaan itu bukan distributor yang ditunjuk untuk menerima beras impor tersebut.

Menurut Brigjen Pol. Drs. Agung Setya, I.E., S.H., S.IK., M.Si. (Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri),beras oplosan dikelola hingga ke luar wilayah semestinya, yakni di DKI Jakarta dan Banten. Beras oplosan tersebut didistribusikan hingga ke Semarang, Cirebon, dan Tegal.

Agung juga menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap enam tersangka pengoplos beras pada Oktober 2016. Berkasnya sendiri sudah dikirim ke kejaksaan. Sementara itu, lima tersangka yang lain sedang diproses dalam kasus korupsinya karena terkait dengan keuangan negara.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Makanan

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, M.S. (Guru Besar Fakultas Pertanian IPB & Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia/AB2TI) menyatakan bahwa kejadian beras oplosan dan sebagainya memiliki kaitan dengan karakter pangan, yakni:

  • pasokan tidak menentu tapi demand kebutuhannya pasti;
  • volumenya terbatas;
  • tidak bisa digunakan sebagai jaring pengaman;
  • fluktuasi harganya lebih nyata tidak menentu dibandingkan dengan pasokannya;
  • semakin besar fluktuasi harganya, maka semakin besar upaya untuk melakukan penimbunan. Karena itu, cara menanggulanginya adalah meminimalisasi fluktuasi harga di pasar; dan
  • mudah terdistorsi pasar, karena perdagangan pangan dunia bersifat oligopolistic.

Selain itu, dikemukakan juga bahwa terdapat faktor penentu harga pangan. Berdasarkan pendekatan stocks-to-user ratio, bila stok pangan menurun 10%, harga naik 3%. Sebaliknya, bila stok pangan meningkat 10%, harganya akan turun 3%.

Namun, Prof. Andreas juga mengemukakan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi harga pangan. Faktor-faktor tersebut tercantum di bawah ini.

  • Harga minyak bumi
  • Pendapatan (tidak ada pengaruh langsung pendapatan terhadap harga pangan)
  • Peningkatan pendapatan di wilayah emerging economies
  • Makroekonomi
  • Spekulasi

Selain kelima faktor di atas, kesalahan data ternyata menjadi faktor khusus yang mempengaruhi harga pangan di Indonesia. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, produksi beras Indonesia tahun 2015 lebih rendah dibanding 2014. Namun, data yang ada di pemerintah menyatakan sebaliknya. Padahal, studi di lima universitas menyatakan hal yang sama. Kesalahan data terkait produksi inilah yang berbahaya, apalagi hal ini sudah terjadi belasan tahun.

 


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.