Dialog Polri: Pilkada Lancar Demokrasi Bersinar

Ikuti
Dialog Polri via selasar.com

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) sudah berada di depan mata. Berbagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah diusung oleh koalisi partai-partai politik di berbagai daerah. Bersama tim sukses masing-masing, mereka berlomba-lomba untuk merebut simpati masyarakat. Melalui hal ini, mereka berharap dapat memenangkan suara terbanyak demi menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing.

Seiring dengan hal tersebut, suhu politik yang memanas, salah satunya di DKI Jakarta, jelas merupakan hal yang tidak terhindarkan. Berbagai macam gesekan yang terjadi di kalangan pendukung adalah sebuah keniscayaan yang menghampiri kita, baik pada kehidupan nyata maupun maya (internet). Gesekan itu, misalnya, adalah isu suku, agama, dan ras (SARA). Belum lagi keberadaan kampanye hitam (black campaign) yang seperti keberadaan jamur di musim hujan. Konflik horizontal di kalangan masyarakat tentu layak mendapat perhatian.

Selain gesekan di kalangan pendukung, risiko kemunculan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pilkada juga merupakan hal yang perlu diantisipasi. Catatan Kesbangpol Depdagri tahun 2010 menyatakan bahwa dari 224 daerah yang menyelenggarakan pilkada (tidak serentak), 73% di antaranya diwarnai proses gugatan dan konflik antarpendukung secara terbuka yang berujung pada tindakan anarkis. Bila hal ini dibiarkan terus menerus, proses demokrasi yang baik pun kian terganggu.

Menanggapi hal ini, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Polri menyadari bahwa terdapat banyak kepentingan dalam Pilkada. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk Dialog Polri: Pilkada Lancar Demokrasi Bersinar.

Karena itu, dalam menjaga keamanan selama pesta demokrasi berlangsung, ada delapan kesiapan yang telah Polri rencanakan.

  1. Piranti lunak
  2. Penyusunan operasi keamanan
  3. Latihan Praoperasi (Latpraops)
  4. Cipta Kondisi Masyarakat
  5. Anggaran yang berasal dari APBD (932 Milyar dalam skala nasional dari 101 wilayah PILKADA)
  6. Keamanan
  7. Deklarasi Damai (calon siap untuk menang maupun kalah)
  8. Sarana.

Boy juga mengatakan bahwa masa kampanye akan berlangsung dari 28 Oktober sampai 11 Februari 2016. Pada masa kampanye, setiap daerah akan diberikan pengamanan sesuai dengan jadwal dari kampanye masing-masing calon. Kekuatan dari keamanan paling besar di acara kampanye bisa dikerahkan hingga 800 orang pada tingkat kabupaten. Kemudian, kekuatan keamanan yang juga cukup besar juga akan dikerahkan pada hari pemungutan suara. BKO akan diberikan untuk daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.

Sementara itu, Nur Sarifah, S.H., L.L.M. (Kepala Biro Hukum KPU RI) mengatakan bahwa terdapat hal-hal yang krusial pada pelaksanaan Pilkada. Hal krusial pertama ialah pemutakhiran data pemilih yang dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP. Namun, bila warga belum memiliki E-KTP, ia boleh memilih dengan membawa surat yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang menyatakan bahwa pemilih belum memiliki e-KTP.

Sarifah menyatakan kebijakan tersebut merujuk pada revisi UU Pilkada yang melahirkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. "UU ini punya satu kebijakan tunggal bahwa untuk pemilih didasarkan kepada identitas yang tunggal yakni penggunaan e-KTP," katanya.

Sementara itu, Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. selaku Komisioner Bawaslu menceritakan keanehan-keanehan pemilu, misalnya tentang kualitas pemilu yang semakin meningkat, tetapi diikuti dengan kuantitas (angka partisipasi) yang menurun. Ada pula cerita tentang bakal calon yang telah melakukan sosialisasi terkait dirinya padahal belum sah ditetapkan sebagai calon.

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan UU 10 tahun 2016, Bawaslu melakukan tiga hal, yaitu:

  1. mengubah sepuluh peraturan tentang pengawasan tahapan dan nontahapan;
  2. memetakan potensi pelanggaran; dan
  3. mendorong pengawasan secara partisipatif.

Namun demikian, Bawaslu juga mendapatkan beberapa tantangan untuk pemilihan kepala daerah serentak ini. Tantangan-tantangan tersebut adalah kualitas calon kepala daerah, kecerdasan pemilih, kerangka hukum pemilu, dan penyelenggara pemilu.


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.