Mega Proyek Jakarta Giant Wall untuk Siapa?

Fact Check
Fact Check
Akun Selasar.com yang mengecek data-fakta isu
Ikuti
Giant Sea Wall Ilustrasi (alfido.files.wordpress.com)

Salah satu program untuk mengatasi banjir yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo adalah pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Wacana pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta dan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau muncul pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dengan usulan datang dari konsultan Belanda. Awalnya disebut Sea Dike Plan Tahap III, proyek itu lalu dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI untuk 2010-2030.

Proyek giant sea wall ini hendak meniru tanggul laut Belanda, negeri yang sebagian besar daratannya di bawah permukaan laut. Tanggul laut raksasa di Belanda dibangun setelah negeri itu dilanda badai laut berketinggian air 30 meter pada 1953.

Pada tahun 2013 lalu pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten bersepakat mempercepat proyek itu. Proyek yang tadinya akan dimulai tahun 2020 saat itu direncanakan akan melakukan ground breaking pada tahun 2014.

Proyek tanggul raksasa tersebut belakangan disebut Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development). Pada tanggal 9 Oktober 2014 lalu pemancangan tiang pertama itu akhirnya dilakukan, menandai pembangunan tanggul laut sepanjang 32 kilometer atau Tahap I dari tiga lapis tanggul. Dari panjang itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI hanya akan menanggung pembiayaan 8 kilometer dengan dana Rp 3,5 triliun. Sisanya, 24 km dibiayai swasta pemegang konsesi lahan reklamasi.

Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung yang saat itu meresmikan proyek tanggul raksasa tersebut mengatakan bahwa keseluruhan proyek ini akan memakan biaya Rp 400 – 500 triliun rupiah dan akan dilaksanakan dalam 3 tahap pembangunan. 

Tahap pertama akan dibangun tanggul sepanjang 32 kilometer dan konstruksi dimulai 2014 hingga 2017. Tahap kedua konstruksinya diperkirakan mulai 2018 hingga 2022 dengan luas lahan yang dibangun seluas 1.250 hektare (ha). Sedangkan tahap ketiga mulai dibangun 2022-2030. Disusul dengan pembangunan pelabuhan seluas 400 ha.

Kontroversi

Menurut Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono saat ini pengerjaan pembangunan tanggul laut raksasa terkatung-katung. Sebab, sejak proses pencanangan, belum ada kelanjutan pengerjaannya. Akan tetapi Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik Basuki T. Purnama yakin bahwa pengerjaan tahap I tanggul akan berjalan dengan lancar.

Sementara itu menurut Muslim Muin, ahli oseanografi yang juga mantan Kepala Program Studi Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggul laut raksasa bukan jawaban masalah Jakarta. Sebaliknya, tanggul ini berpotensi membawa banyak masalah baru. Jika alasannya mengatasi banjir rob menurut Muslim yang dibutuhkan adalah tanggul pesisir. Karena daratan Jakarta mengalami penurunan signifikan, perlu ditanggul bagian pesisir yang menurun, selain juga perlu menanggul sungai-sungainya

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Abetnego Tarigan mengamini pernyataan Muslim tersebut. Mega Proyek Giant Sea Wall yang hingga kini masih menjadi kontroversi di masyarakat juga ditentang habis-habisan oleh Walhi.

Alasan menyediakan air bersih juga dinilai tak masuk akal. Riset Badan Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP BPPT) menyebut, pembangunan tanggul laut akan menaikkan muka air di dalam tanggul hingga 0,5-1 meter setelah 14 hari simulasi. Arus air di dalam tanggul juga mengecil sehingga kualitas air dalam tanggul memburuk secara progresif.

Widodo Pranowo, peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan, proyek itu akan berdampak ekologis, bukan hanya terhadap pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, melainkan juga hingga Banten.Menurutnya tanggul ini bisa menjadi comberan raksasa.

Muslim Muin menilai bahwa pembangunan tanggul raksasa hanya akan menguntungkan pihak swasta yang mendapat konsesi lahan reklamasi 17 pulau. Presiden Joko Widodo sendiri mengamini bahwa tanggul laut memang menarik secara bisnis dan komersial sehingga banyak yang mau terlibat. Tidak hanya satu dua pihak, tetapi banyak.

Jadi, untuk siapa tanggul itu dibangun?

Ika Akbarwati


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.