Menakar Kepahlawanan Raden Said Soekanto

Fact Check
Fact Check
Akun Selasar.com yang mengecek data-fakta isu
Ikuti
Dialog Polri via selasar.com

Republik Indonesia saat itu belum berdiri. Ketika menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, Jepang yang menjajah Indonesia pada 1942 membubarkan PETA, Gyu-Gun, dan Heiho. Namun, tidak demikian halnya dengan Kepolisian. Jepang tidak membubarkan kepolisian karena berdasarkan Konvensi Jenewa, kepolisian tetap bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Terdapat alasan atas hal tersebut. Menurut sejarawan, Dr. Genoveva Ambar Wulan Tulistyowati, ketiadaan kekuasaan membuat tingkat kriminalitas sangat tinggi saat itu, baik yang murni maupun disengaja. Belum lagi ancaman dari Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Selain ancaman militer, Belanda juga melakukan ancaman terhadap stabilitas keamanan, misalnya dengan menggunakan uang palsu demi mengacaukan ekonomi Indonesia.

Kepolisian kemudian menjadi aspek penting bagi Republik yang baru berdiri. Presiden kita saat itu, Ir. Soekarno, menyadari betul akan hal ini. Karenanya, pada 29 Agustus 1945, ia mengangkat Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian. Oleh Presiden RI, Soekanto diberi tugas penting, yaitu membentuk kepolisian nasional. Mulai dari sini, Soekanto melakukan sejumlah langkah demi mewujudkan gagasan kepolisian nasional itu sendiri.

Indonesia kemudian masuk ke era revolusi fisik. Pada masa revolusi, bidang yang paling efektif adalah intelijen.Saat itu, kepolisian mampu menjalankan fungsi intelijen dengan baik. Intelijen bekerja tidak hanya di daerah yang telah merdeka, namun juga di daerah yang masih di dalam jurisdiksi Belanda.  Hasilnya, keamanan negara sangat terjaga pada zaman yang liar itu. Persolaan preventif keamanan bisa dilakukan oleh polisi dengan baik.

Selain mengembangkan bidang intelijen, Soekanto juga melakukan ‘improvisasi’ pada kepolisian kita.  Menurut Ambar, pada masa ini pula Soekanto memberikan karakter combatant pada kepolisian. Soekanto bisa membuktikan bahwa kepolisian bisa melakukan keamanan dalam negeri sehingga tawaran Belanda untuk turut mengamankan Indonesia ditolak. Karena itu, Belanda melakukan agresi militer.

Bagaimana kepolisian RI saat itu bereaksi pada agresi militer di Indonesia? Pada dasarnya, kepolisian adalah badan yang netral, yang berpihak kepada keamanan warga di atas segalanya. Namun, di bawah kepimpinan Soekanto, kepolisian mengambil sikap untuk menjaga keamanan warga Indonesia dengan cara melawan musuh yang mengganggu kestabilan negara. Soekanto mengatakan, “Kita tinggalkan Konvensi Geneva. Polisi harus siap melawan musuh  yang ingin mengambil/merebut kemerdekaan.”

Prof. Hermawan Sulistyo, Ph.D, profesor riset utama LIPI, menambahkan bahwa kepolisian saat itu memiliki kekuatan tempur lebih dari tentara pada masa revolusi. Persenjataan dan kemampuan bertarung kepolisian saat itu melebihi TNI yang pada saat itu belum bergerak membela negara. Hal itu ia ungkapkan pada acara Dialog Polri: Jenderal R.S. Soekanto “Sang Pahlawan”.

Prof. Hermawan kemudian menyayangkan bahwa orang-orang yang dijadikan pahlawan nasional justru berasal dari TNI yang saat itu telat bergerak, sementara Soekanto sampai saat ini tidak dijadikan pahlawan nasional. Namun, alasan ini dapat dipahami karena menurutnya, banyak orang-orang skeptis yang menyangkal keabsahan Soekanto sebagai pahlawan nasional karena beliau dianggap sebagai pahlawan polisi. Padahal, kepahlawanan Soekanto lebih dari itu.

Pada tahun 1959, R.S. Soekanto diberhentikan dari kepolisian oleh Presiden Soekarno. Ada alasan di balik peristiwa ini. Saat itu, ada wacana untuk mempersatukan tentara dan kepolisian dalam satu badan. Soekanto dikenal sebagai tokoh yang menentang gagasan tersebut. Akhirnya, pemberhentian itu terjadi.

Meskipun demikian, titik ini adalah satu visi penting Soekanto dalam membentuk gagasan kepolisian nasional, tentunya selain mengkonsolidasi kekuatan kepolisian, membuat struktur hingga ke tingkat kecamatan, dan mengubah mode kepolisian menjadi combantant selama revolusi fisik.

Penolakan Soekanto merupakan hal yang sangat visioner karena pada dasarnya, tentara dan kepolisian mempunyai peran yang berbeda. Fokus kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban rakyat sipil. Fokus tentara adalah menjadi combatant di medan peperangan. Karenanya, tentara dan polisi perlu dikepalai oleh badan yang berbeda.

Selain itu, visi dari Pak Soekanto yang lain adalah fakta bahwa beliau mengirimkan perwira sebagai bawahannya ke Amerika untuk belajar forensik. Angkatan yang belajar ke Amerika itu, salah satunya, adalah Hoegeng yang juga menjabat sebagai Kapolri di kemudian hari.

Hal itu juga diamini oleh Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Dr. Awaloeddin Djamin, MPA.. Menurutnya, prestasi terbesar Soekanto adalah mengkonsolidasi kekuatan kepolisian yang Republik miliki saat itu sekaligus membuat struktur kepolisian yang rapi, mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan. Soekanto juga mencetuskan berbagai struktur fungsi kepolisian seperti Brigade Mobil (Brimob), Polisi Wanita (Polwan), Polisi Air dan Udara (Polairud), dan lain-lain. Karena itu, menjadikan Soekanto sebagai pahlawan nasional adalah sesuatu yang pantas dilakukan.

Dengan visi dan prestasi yang ia lakukan, pantaskah bila Raden Said Soekanto dinobatkan menjadi pahlawan nasional?

 

Zulfian Prasetyo


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.