Mengapa Hampir Tidak Ada Kader Partai Politik pada Pilkada 2017?

Fact Check
Fact Check
Akun Selasar.com yang mengecek data-fakta isu
Ikuti
Politikus via euractiv.com

2017 menjadi momentum menarik dari sudut pandang warga Ibukota. Yang membuatnya menarik bukan hanya karena pada tahun itulah pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan diselenggarakan, melainkan karena terdapat keunikan pada figur-figur yang ditampilkan.

Menjadi sebuah kelaziman apabila setiap partai politik mengusung kadernya masing-masing untuk memenangkan berbagai ajang politik yang dilangsungkan, termasuk Pilkada. Bagaimanapun, partai adalah kendaraan politik yang sah untuk melancarkan jalan menuju kursi kekuasaan.

Apabila tidak memiliki  kader  yang dianggap mumpuni, partai politik juga diperbolehkan untuk bergabung dengan partai politik lainnya untuk membangun koalisi. Hal ini bahkan mampu membuat peluang memenangkan pilkada semakin besar.

Namun, pakem itu tidak lagi digunakan pada Pilkada DKI yang akan dilangsungkan pada 2017. Tidak ada kader partai politik (parpol) yang diusung sebagai calon gubernur pada Pilkada kali ini. Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama, memang diusung oleh Hanura, Nasdem, Golkar, dan PDIP. Namun, ia bukanlah kader dari keempat parpol tersebut.

Demikian halnya dengan Anies Rasyid Baswedan. Ia memang sempat mencalonkan diri melalui konvensi Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden. Namun, masyarakat lebih mengenalnya sebagai akademisi. Anies pernah menjadi Direktur Riset di Lembaga Survei Indonesia, Direktur Eksekutif di The Indonesian Institute, dan Rektor di Universitas Paramadina. Jangan lupakan pula perannya dalam Indonesia Mengajar.

Sementara itu, kita mengetahui bahwa Agus Harimurti Yudhoyono adalah militer tulen. Pilkada membuatnya harus pensiun dini dari berdinas di matra darat (TNI AD). Bersama Sylviana Murni, Agus menjadi pasangan kandidat yang ‘murni’ bukan kader partai.

Pertanyaannya kemudian, mengapa hampir tidak ada kader parpol pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Parpol

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menilai bahwa banyak partai politik mengusung calon nonpartai karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader partai itu sendiri. Jeirry menjelaskan, warga Jakarta sering disuguhi perangai politisi yang “mencla-mencle".

Masyarakat menilai hal itu sebagai bentuk inkonsistensi kader serta parpolnya sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol pun terbentuk. Menurut Jeirry, kalaupun masyarakat memilih parpol, itu karena keterpaksaan.

Di sisi lain, parpol memilih figur nonpartai sebagai strategi untuk mendulang suara. Figur seperti Ahok dan Anies dinilai telah dikenal masyarakat serta memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin Jakarta.

"Memajukan orang partai tidak strategis untuk partai, bisa jadi bunuh diri karena seperti mengantarkan diri sendiri ke kekalahan. Jadi kan semua ingin menang, jadi pilihannya harus orang yang profesional," kata Jeirry, dikutip Kompas.

Selain itu, Fahri Huseinsyah menyatakan bahwa parpol memang kini lebih terbuka terhadap figur tertentu untuk diusung sebagai calon kepala daerah.

Menurut peneliti Statesmanship & Political Campaign (PARA Syndicate) itu, keterbukaan parpol terhadap calon nonpartai merupakan strategi pragmatis untuk memperluas basis pemilih dan memperbesar peluang kemenangan.

"Memang dalam kandidasi sekarang itu partai fleksibel. Ini membuktikan kalau partai itu terbuka dengan tren publik terhadap figur tertentu," kata Fahri.

Di sisi lain, pemilihan kader nonpartai sebagai calon gubernur juga mengindikasikan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi sesuai keinginan masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Masykurudin Hafidz, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Menurut Masykurudin, hal itu terjadi karena parpol tidak mementingkan kualitas saat menentukan calon yang diusung. Parpol lebih memilih mengusung calon dengan modal keuangan yang besar dan popularitas yang tinggi. Akibatnya, partai tidak terlalu peduli dengan kaderisasi yang harus dilakukan.

"Dari tiga calon gubernur (DKI), tidak ada yang kader internal partai. Ini membuktikan bahwa proses kaderisasi di partai politik kurang akseleratif sehingga partai harus mencari dari luar," kata Masykurudin.

Lantas, setujukah Anda dengan alasan-alasan tersebut?

 

 

Zulfian Prasetyo


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.