Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Ini 5 Pernyataan Ahok

Indonesia Kita
Indonesia Kita
Akun Selasar yang fokus membahas seluk-beluk ke-Indonesia-an
Ikuti
Basuki Tjahaja Purnama via kompas.com

Reklamasi Teluk Jakarta masih menuai polemik. Banyak pihak, mulai dari nelayan, analis lingkungan, hingga menteri, mengeluhkannya karena dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkannya. Meskipun demikian, Ahok tampak tak bergeming dalam menanggapinya. Lima pernyataan di bawah ini menegaskan sikap dan rencananya terkait Reklamasi Teluk Jakarta.

 

1. “Tujuh Belas Pulau Batalin Aja, Biar Aku Caplok Nanti.”

 Basuki Tjahaja Purnama (detik.com)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, tidak ada masalah dengan reklamasi. Sebab, semua aturan sudah ada sejak 1995. Aturan yang sedang dibahas Pemprov DKI Jakarta sekarang hanya penambahan kewajiban yang harus dibayar para pengembang ke Pemprov DKI Jakarta.

Tapi, bila terus mendapat penolakan dan gugatan, pembatalan raperda juga tidak masalah. Lahan akan dialihkan dan kelola oleh BUMD milik DKI Jakarta. "Makanya saya senang, makanya orang sudah mulai gugat, kan? Tujuh belas pulau batalin aja, biar aku caplok nanti. DKI punya BUMD, kok, ngapain kasih ke orang," tegas Ahok di Balai Kota pada Selasa, 1 Maret 2016.

Menurut Ahok, bila ingin menunda atau menghapus reklamasi yang tengah berjalan, Keppres No.52 Tahun 1995 harus diubah dulu. Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan pun harus mengacu pada Keppres itu sehingga bisa sejalan.

"Tujuh belas pulau itu berdasarkan Keppres Tahun 1995. Presiden. Keppres sama permen (peraturan menteri, red.) kuat mana? Keppres, toh? Kalau ada menteri gugat sekarang masuk akal, enggak? Enggak bisa. Terus, DKI ketika keluar Keppres Tahun 1995, keluarkan perda. Tujuh belas pulau ada perdanya. Nah kita mau revisi, tambahin. Pertanyan saya, bisa enggak Anda ubah? Orang enggak ngerti," jelas dia.

 

2. “Mereka Enggak Ngerti bahwa Tahun 1995 Sudah Ada Perdanya, Terus Sudah Ada Keppres.

 Basuki Tjahaja Purnama

Ahok tidak peduli dengan adanya gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat seperti nelayan. Sebab tidak ada banyak perubahan bila raperda yang sekarang dibahas kemudian ditolak karena sudah ada perda sebelumnya.

"Mau tolak Raperda, tolak aja. Kalau dia tolak pun sudah ada perdanya. Mereka enggak ngerti bahwa tahun 1995 sudah ada perdanya terus sudah ada keppres. Nah itu masalahnya. Kan kita waktu buat aturan sudah ngerti. Dia enggak ngerti kan dia gugat," Ahok menandaskan.

 

3. “Jadi, Nggak Boleh Daratan Jakarta, Misal di Cilincing (Jakarta Utara), Diuruk.”

 Basuki Tjahaja Purnama

Ahok berkeyakinan bahwa reklamasi ketujuh belas pulau buatan di Pantai Utara Jakarta tidak akan menyebabkan banjir. Sebab, jarak antara pulau buatan dan daratan Jakarta Utara mencapai 200-300 meter. Dengan jarak itu, ia yakin aliran air dari daratan akan tetap dapat terbuang ke Teluk Jakarta.

Lagi-lagi, Ahok menjadikan Keppres No.52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai dasar hukumnya. Gubernur mengatakan bahwa jarak tersebut sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Supaya pulau (buatan) ini tidak membuat banjir, maka antara pulau reklamasi dan daratan harus berjarak 200-300 meter," kata Gubernur pada Sabtu, 2 April 2016.

Ahok menegaskan, pengembang reklamasi dilarang membuat pulau reklamasi dan daratan Jakarta Utara terhubung dengan cara menguruk laut karena tindakan tersebut bisa menyebabkan aliran air dari daratan tidak dapat terbuang ke Teluk Jakarta.

"Jadi, enggak boleh daratan Jakarta misal di Cilincing (Jakarta Utara) diuruk," ujar dia, dikutip Tribunnews.

 

4. “Bikin Pulau Begitu Mewah, Terus Pegawai Pulau Tinggal di Mana?

 Basuki Tjahaja Purnama (detik.com)

Ahok menyatakan, pengembang di pulau reklamasi wajib membangun rumah susun (rusun) dan rumah pompa. PT. Agung Podomoro Land melakukan hal serupa lantaran anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudra, menjadi penggarap proyek Pulau G.

"Itu semua kewajiban mereka (pengembang) untuk bangun rusun dan rumah pompa. Jadi enak saja kalian bikin pulau, bikin pulau begitu mewah, terus pegawai pulau tinggal di mana? Itu rusun buat tukang sampah, sopir," kata Ahok saat ditemui usai meresmikan ruang taman publik di kawasan Pluit, Jakarta pada Rabu, 6 April 2016, dikutip CNN Indonesia.

Rusun ini nantinya akan dihuni oleh para pekerja dan pegawai yang tinggal di pulau. Para pegawai ini, menurut Ahok, tak mungkin bolak-balik dari daratan Jakarta ke pulau reklamasi. Mereka adalah pekerja di apartemen mewah milik kalangan menengah ke atas yang dibangun di pulau-pulau reklamasi subkawasan barat.

Selain melaksanakan kewajiban, pengembang juga diharuskan untuk menyerahkan lima persen dari luas lahan pulau reklamasi. Di lahan tersebutlah, rumah susun dan fasilitasnya dibangun. Wilayah ini tak termasuk dalam fasilitas umum dan sosial yang wajib dibangun pengembang.

 

5. “Saya Tidak Mau (Lobi).”

 Basuki Tjahaja Purnama (detik.com)

Gubernur DKI Jakarta memperkirakan proyek reklamasi tujuh belas pulau akan tetap berlangsung. Ia memperkirakan hal tersebut karena payung hukumnya sudah tersedia.

"Reklamasi tujuh belas pulau itu bisa saja tetap berlanjut karena payung hukumnya memang sudah ada. Berarti, reklamasi bisa terus berjalan," katanya pada Kamis, 7 April 2016.

Menurut Gubernur, payung hukum reklamasi tujuh belas pulau tersebut telah tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang (RTRW) Pantai Utara Jakarta. Lebih lanjut, Ahok mengaku tidak akan melakukan lobi atau kesepakatan khusus dengan DPRD DKI agar pembahasan raperda tersebut dilanjutkan.

"Saya tidak mau (lobi). Lagipula, kami, kan, sudah sampaikan draft-nya. Di situ, sudah jelas apa saja kewajiban pengembang, seperti yang sudah diusulkan oleh Pemprov DKI," ujar Ahok, dikutip Antara.

Sementara itu, Gubernur menuturkan bahwa kewajiban pengembang tidak mungkin diatur dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) karena diperkirakan, aturan itu akan sangat rentan terhadap penyelewengan. Karenanya, kewajiban pengembang harus diatur dalam bentuk perda.

"Karena kalau diatur dalam bentuk pergub, saya yakin sekali bisa terjadi penyelewengan, bahaya ini. Makanya, harus diatur dalam bentuk perda, bukan pergub," tutur Ahok.

Dia menambahkan, pembangunan di atas pulau-pulau hasil reklamasi itu juga nantinya tidak dapat dilakukan apabila tidak ada perda yang mengaturnya terkebih dahulu.

 

Zulfian Prasetyo


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.