Terkait Pungli, Inilah 5 Instansi yang Paling Banyak Dilaporkan Maladministrasi

Indonesia Kita
Indonesia Kita
Akun Selasar yang fokus membahas seluk-beluk ke-Indonesia-an
Ikuti
Ilustrasi Pungli via kaganga.com

Maladministrasi menjadi salah satu permasalahan birokrasi di negara ini. Berbagai celah dalam administrasi maupun sistem pengawasannya yang belum benar-benar diperhatikan membuat praktik maladministrasi, salah satunya berbentuk pungutan liar (pungli) banyak terjadi. Padahal, ketiadaan maladministrasi adalah cerminan ideal sistem birokrasi yang baik dan maju.

Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2015 telah menerima banyak laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Akumulasi laporan tersebut adalah 6.859 laporan. Lalu, instansi mana sajakah yang paling banyak dilaporkan karena maladministrasi?

 

1. Pemerintah Daerah

 Pegawai Pemda (protapriau.com)

Berdasarkan klasifikasi terlapor, instansi yang paling banyak dilaporkan terkait maladministrasi adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Berdasarkan data dari Ombudsman, terdapat 2854 laporan maladministrasi yang ditujukan kepada Pemda. Jumlah ini merupakan 41,61 persen dari keseluruhan laporan. Pungutan liar masih banyak dilakukan terutama oleh Pemerintah Daerah.

 

2. Kepolisian

 Kepolisian (klimg.com)

Kepolisian menempati urutan kedua sebagai instansi yang banyak dilaporkan masyarakat terkait permasalahan maladministrasi. Sebanyak 806 laporan maladministrasi ditujukan kepada instansi kepolisian. Hal itu setara dengan 11,75 persen jumlah keseluruhan laporan.

 

3. Kementerian

 Kementerian (asnri.com)

Reformasi birokrasi jelas masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah kita. Terbukti bahwa kementerian masih banyak melakukan maladminstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa maladministrasi dapat terjadi tidak hanya pada sektor pemerintahan daerah, tetapi juga hingga hingga tingkat nasional.

Laporan Ombudsman RI menyatakan bahwa Instansi Pemerintah/Kementerian memiliki 661 laporan maladministrasi. Jumlah itu adalah 9,64 persen dari jumlah keseluruhan laporan.

 

4. BUMN/BUMD

 Kementerian BUMN (rmol.co)

Sektor usaha pun tidak bisa lepas dari permasalahan maladministrasi. Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN/BUMD) memiliki capaian yang tidak terlalu jauh berbeda dengan lembaga setingkat kementerian. Menempat urutan keempat sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan, ada 629 laporan terkait maladministrasi BUMN/BUMD yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.

 

5. Badan Pertanahan Nasional

 Badan Pertanahan Nasional (beritasatu.com)

Reformasi birokrasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana tidak, instansi ini dilaporkan sebanyak 530 kali oleh masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Jumlah ini merupakan 7,73 persen dari total keseluruhan laporan.

 

Zulfian Prasetyo


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.