Yang Terlihat dan yang Tak Terlihat dalam Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

Ikuti
Reklamasi pantai via kiara.or.id

Judul ini secara tidak langsung terinspirasi dari judul buku ekonom Perancis, yaitu Frederic Bastiat yang berjudul "What is Seen and What is Not Seen". Entah kenapa, ketika membaca judul buku tersebut dan sedikit pembahasannya, saya tertarik untuk meminjamnya menjadi judul dalam tulisan ini, meskipun harus saya akui bahwa sebenarnya, saya tidak terlalu menyukai pemikiran Bastiat dalam hal ekonomi yang sangat mendukung kebebasan pasar dan cenderung mengesampingkan proteksi negara terhadap kelangsungan pedagang kecil dalam konteks hari ini di persaingan pasar. Namun, tidak dipungkiri juga, saya terinspirasi oleh pemikirannya mengenai hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka. Dengan demikian, itulah inspirasi yang telah saya sisihkan dari berbagai ketidaksetujuan tentang beberapa pemikirannya. Pemikirannya tentang hukum membantu saya melihat apa yang terkadang tidak terlihat pada sebuah permasalahan yang bersifat makro.

Tidak ingin berlama-lama membicarakan inspirasi tersebut. Saya akan langsung membahas mengenai ketertarikan saya terhadap permasalahan "Reklamasi di Teluk Jakarta". Permasalahan ini, sepengetahuan saya, khususnya isu mengenai reklamasi di Jakarta, telah berlangsung cukup lama, sebenarnya. Bahkan, pada saat tersebut, hal itu telah terlaksana. Ya, kebijakan mengenai reklamasi tercatat telah bergulir sejak tahun 80-an, ketika PT. Harapan Indah melakukan reklamasi di kawasan Pluit dengan cara penimbunan.

Ironisnya, kawasan yang telah direklamasi ini dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan mewah Pantai Mutiara. Kemudian, terdapat juga kawasan Ancol Utara yang direklamasi oleh PT. Pembangunan Jaya pada tahun 1981 untuk kegunaan tempat wisata dan industri. Sepuluh tahun kemudian, reklamasi pun dilakukan kembali dalam wilayah hutan bakau untuk keperluan perumahan mewah juga yang terkenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya, terdapat juga reklamasi yang dilakukan untuk kawasan industri Berikat Marunda. Semua kebijakan reklamasi ini pada saat itu jelas menjadi perdebatan, namun apa daya? Sistem ekonomi neoliberal yang dirancang Bapak-bapak Mafia Berkeley dengan dipadupadankan rezim militer Orba yang berkontribusi menggolkan kebijakan tersebut. Dampak negatifnya dapat terlihat ketika beberapa pulau di sekitar kawasan Ancol tenggelam akibat pengerukan pasir untuk kebutuhan pulau baru hasil reklamasi.

Dampak ini mungkin akan ditanggapi oleh argumen tentang perkembangan ekonomi di kawasan tersebut pada hari ini, namun benarkah kemanusiaan yang hidup pada saat itu dapat dipertukarkan dengan angka-angka ekonomi? Jika pada saat itu azas pertumbuhan ekonomi dikedepankan bagi kaum pemodal atau korporat, maka bagaimana dengan azas keadilan sosial bagi para nelayan dan warga yang bermukim di pinggir pantai? Bukankah pada saat itu negara sebagai lembaga tertinggi telah kalah oleh intervensi kepentingan modal? Namun, untuk kasus pada konteks Orde Baru ini, tentu saya tidak akan mengernyitkan dahi, mengingat memang sudah sejak awal rezim ini dibangun di atas tulang-belulang manusia sejak tahun 1965.

"Namun, untuk kasus pada konteks Orde Baru ini, tentu saya tidak akan mengernyitkan dahi, mengingat memang sudah sejak awal rezim ini dibangun di atas tulang-belulang manusia sejak tahun 1965."

Hari ini, timbul kembali isu mengenai reklamasi di teluk Jakarta yang terletak di pantai utara. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa isu ini telah berlangsung sejak lama. Ide reklamasi di pantai utara sendiri telah hadir juga di zaman Orde Baru dan mendapat dukungan penuh oleh Soeharto. Namun, mungkin seiring kejatuhan Soeharto pascareformasi '98, perencanaan ini sempat tertunda dan baru menyeruak kembali pada tahun 2003 melalui perdebatan antara Kementrian Lingkungan Hidup dengan Pemprov DKI.

Permasalahan ini terus berlanjut sampai masa jabatan Gubernur Foke dan pendukungan oleh pemerintahan SBY. Dengan dukungan ini, Foke langsung mengukuhkan keputusan reklamasi pada Desember 2014 dengan pemberian izin kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Selanjutnya, kebijakan ini dilanjutkan oleh Gubernur Ahok dan pelaksanaannya mulai dilakukan sejak Oktober 2015. Kebijakan ini ditentang oleh Kementerian Kelautan yang menganggap hal itu berada dalam wilayah kewenangannya.

Dari semua perdebatan mengenai reklamasi yang dilakukan oleh kalangan elite yang berada di lembaga negara ini, sebenarnya, ada orang-orang yang di pinggiran pantai sana yang tak terjamah kuping dan sudut mata kita. Terkadang, pemberitaan hari ini terlalu asik memfokuskan perdebatan di antara kalangan elite maupun pakar mengenai dampak ekonomi dan kemajuan yang akan dihasilkan atau kerusakan ekosistem yang akan terjadi, namun lalai dalam memperhatikan nasib nelayan di pinggir pantai.

Bagaimana kemudian nasib mata pencaharian mereka ketika wilayahnya yang tidak kecil tempat menangkap ikan dibangun pulau dan gedung-gedung mewah? Benarkah kemewahan tersebut akan dirasakan oleh mereka? Tentu tidak! Jumlah mereka pun tidak sedikit sekitar 125.000 orang dengan tanggung jawabnya terhadap keluarga masing-masing. Secara angka, memang benar bahwa mereka tidak sebanding dengan wilayah hasil reklamasi yang akan mampu menampung jutaan manusia. Pertanyaannya, manusia yang mana? Dari kelas sosial apa? Benarkah kemanusiaan dapat ditingkat-tingkatkan berdasarkan jumlah besarnya? Hal ini sama saja dengan mengangkat 10 manusia dengan menginjak 1 manusia yang lain.

"Hal ini sama saja dengan mengangkat 10 manusia dengan menginjak 1 manusia yang lain."

Permasalahan ini akan membawa kita kepada dua suku kata dalam menegakkan moralitas. Membujuk atau Memaksa. Sebuah pertanyaan tentang filsafat moral yang telah lama kini berlangsung. Dalam kacamata Bastiat, pemaksaan adalah tindakan yang sangat buruk. Ia merampas kemerdekaan dan hak hidup seseorang. Pemaksaan tidak dapat dibenarkan dalam hal apapun pada hubungan antarmanusia. Hal itu berlaku dalam segala aspek.

Lalu kiranya, jika kita hubungkan perihal pemaksaan dengan nasib nelayan tersebut, benarkah mereka sedang dipaksa? Ya, mereka dipaksa untuk mengakui moralitas kelas borjuis dengan kehidupannya yang layak nanti melalui cara pemaksaan pemerintah DKI. Dalam titik ini, hukum memang dijalankan, hukum yang memenangkan pemilik modal dan ketamakan manusia.

"Dalam titik ini, hukum memang dijalankan, hukum yang memenangkan pemilik modal dan ketamakan manusia."

Ada rangkaian kalimat yang pas dari Bastiat untuk menggambarkan situasi ini.

"Hukum telah diselewengkan, dan kekuasaan negara untuk mengatur telah menyeleweng bersamanya! Hukum sudah dipakai untuk menghancurkan tujuannya sendiri. Ia telah dipakai untuk memberangus keadilan yang seharusnya ia pelihara, untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi. Hukum telah menempatkan kekuatan kolektif untuk memihak pihak yang keji yang ingin, tanpa pengorbanan diri sama sekali, memanfaatkan kedirian, kebebasan, dan hak milik orang lain. Ia telah mengubah perampasan menjadi hak, demi untuk melindungi perampasan. Dan ia telah mengubah pertahanan diri yang sah menjadi suatu kejahatan, demi untuk menghukum hak pertahanan diri yang sah."

Beginilah kurang lebihnya bentuk penyelewengan hukum yang dilegalkan, sebuah perkawinan politikus dengan pemodal. Dan menimbulkan hajatan kemewahan yang menghisap rakyat kecil. 

 


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.