Yakin Reklamasi Teluk Jakarta Aman? Inilah 5 Dampaknya

Indonesia Kita
Indonesia Kita
Akun Selasar yang fokus membahas seluk-beluk ke-Indonesia-an
Ikuti
Reklamasi Teluk Jakarta via rmoljakarta.com

Reklamasi pantai di kawasan Teluk Jakarta yang telah menjadi polemik sejak 2015 memiliki hingar bingar yang semakin besar pada caturwulan pertama 2016. Sebagaimana permasalahan yang menanggapi reklamasi di berbagai tempat, kelestarian lingkungan adalah isu utamanya. Gubernur DKI Jakarta tentu perlu berhati-hati dalam menangani proyek ini. Pertanyaannya kemudian, apa sajakah sebenarnya dampak reklamasi Teluk Jakarta?

 

1. Sungai-sungai di Jakarta Menjadi Landai

 Reklamasi Teluk Jakarta (jkt.life)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berpendapat, reklamasi di Teluk Jakarta berpotensi memperparah banjir di Ibu Kota. Mereka menyebutkan bahwa reklamasi akan menyebabkan sungai-sungai yang ada di daratan Jakarta menjadi landai.

Deputi Direktur Walhi Jakarta, Zaenal Muttaqin, mengatakan bahwa pelandaian sungai disebabkan oleh tekanan arus laut dari Teluk Jakarta. Hal itu didasarkan pada kajian Badan Pengelola (BP) Pantai Utara Jakarta. Zaenal mengungkapkannya pada acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang berlangsung di Balai Kota pada 22 Oktober 2015 lalu.

"Di wilayah pinggiran sungai, terjadi nol gravitasi, sementara dari laut muncul tekanan arus sehingga air laut yang diam ini bergerak ke arah daratan. Itulah yang menyebabkan terjadinya pelebaran banjir," kata Zaenal.

Baca: Reklamasi Teluk Jakarta Menuai 5 Teror Ini

 

2. Permukaan Tanah Jakarta Menurun

 Penurunan Permukaan Tanah (infospesial.net)

Zaenal menyatakan, keadaan semakin parah karena permukaan tanah di Jakarta turun dari waktu ke waktu. Ia menyebutkan bahwa penurunan air tanah di Jakarta disebabkan oleh penggunaan air tanah secara masif. Zaenal turut mengkritik pemerintah provinsi berkaitan dengan permasalahan ini.

"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki solusi nyata dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah di Jakarta," ujar dia, dikutip Kompas.          

Menanggapi hal ini, Tuty Kusumawati selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mengakui bahwa permukaan tanah di Jakarta semakin turun dari waktu ke waktu. Dia turut mengakui bahwa hal itulah yang menjadi salah satu penyebab banjir.

Bagi Tuty, hal tersebut bukanlah persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Sebab, cukup banyak kota-kota besar di dunia yang berada di bawah permukaan laut. Namun, berkat pengembangan teknologi, kota-kota tersebut dapat terhindar dari bencana ekologi.

"Hal yang sama itulah yang juga akan kita lakukan di Jakarta," kata Tuty saat acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta, di Balai Kota, Kamis (22/10/2015).

Baca: Kronologi Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

 

3. Ekosistem Laut di Banten Hancur

 Hasil Reklamasi dari Laut (kompas.com)

Proyek reklamasi di 17 pulau Teluk Jakarta disebut tidak hanya merugikan masyarakat yang tinggal di kawasan teluk. Masyarakat lain yang kawasannya diuruk dan dijadikan material pulau pun merasakan dampaknya. Riza Damanik sebagai Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkapkan hal demikian di Kantor Lembaga Bantuan Hukum pada November 2015 lalu.

"Logika mendasarnya, kalau kita mau menimbun di suatu tempat dan bikin pulau, dia butuh material seperti tanah dari tempat lain. Contoh yang konkret, saya tahu material pulau diambil di Banten," ujar Riza Damanik.

Riza mengatakan, masyarakat di Banten menolak pengurukan tersebut. Sebab, perairan di sana menjadi keruh ketika pasir di daerah mereka diambil. Ketika air menjadi keruh, sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam air.

Akibat sinar matahari tidak dapat masuk ke laut, proses fotosintesis di dalam laut tidak dapat berjalan sempurna. Hal ini menyebabkan kesuburan tumbuhan di bawah laut memburuk. Dalam konteks rantai makanan, populasi ikan-ikan pun tentu menjadi berkurang.

"Makanya, saya bilang, ini menimbulkan polemik di mana-mana, bukan hanya di kawasan yang bersingungan langsung dengan proyek reklamasi," ujar dia.

Baca: Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Ini 5 Pernyataan Ahok

 

4. Mematikan Kesejahteraan Nelayan Tradisional

 Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta (kompas.com)

Dampak paling terlihat dari reklamasi pantai, barangkali, dirasakan oleh para nelayan tradisional di Jakarta. Lihat saja Abdul Hadi (35) yang hanya bisa termenung. Dari balik kemudi, ia menyaksikan secara langsung betapa reklamasi pulau di Teluk Jakarta berpengaruh terhadap mata pencahariannya.

Nelayan Muara Angke ini sesekali menggelengkan kepala sambil mengucapkan ketidakpercayaannya. Saat berada di dekat reklamasi Pulau C dan D, mata Abdul tajam. Bukan reklamasi yang ia lihat, melainkan kondisi laut di sekitarnya yang ia lihat dengan tajam.

"Ikan-ikan dulu ngumpulnya di sini (tempat reklamasi). Ini surga bagi nelayan tradisional," kata Abdul dikutip dari Kompas di atas perahu nelayan, Teluk Jakarta, pada 6 April 2016.

Berbagai macam ikan dan pangan khas laut Jakarta, mulai dari ikan kembung, belanak, hingga kerang hijau, tadinya berkumpul di sekitar laut yang kini direklamasi menjadi pulau. Saat musim Barat, jumlah ikan pun melimpah. Namun, sejak reklamasi, semua berubah. Abdul bercerita, biasanya dalam satu hari sebelum ada reklamasi. Sekali melaut, ia mendapat kurang lebih satu hingga dua kuintal ikan. Kini, pendapatan ikannya turun hingga 80 persen.

"Ditambah biaya nyari (melaut) berubah cukup besar. Kita tak bisa bernafas kalau begini," ungkap Abdul.

Baca: Soal Suap Reklamasi, Inilah 5 Pernyataan Ahok dan Pejabat Lainnya

 

5. Mengancam Keamanan Nasional

 Bestari Barus (kompas.com)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menilai, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta membahayakan keamanan nasional. Ia mengaku mendapat informasi tersebut langsung dari TNI Angkatan Laut. Menurut Bestari, adanya pulau-pulau buatan di Teluk Jakarta akan menyulitkan TNI melakukan pengamatan dan patroli laut.

"Ini TNI cuma di Pondok Dayung sini, ditutupi lagi dengan reklamasi. Kok keamanan nasional jadi di belakang? Nanti mereka enggak bisa lihat ke jauh, terhalang dengan adanya gedung-gedung bertingkat," ujar Bestari seusai rapat panitia khusus zonasi dan pulau-pulau kecil di Gedung DPRD DKI pada Kamis 15 Oktober 2015.

Bestari mengatakan, TNI AL telah meminta kepada DPRD agar mengupayakan pengalokasian lahan untuk TNI di pulau-pulau buatan. Hal ini sehubungan dengan signifikansi kawasan tersebut sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dalam republik.

"Teluk Jakarta adalah pintu gerbang masuk RI. Tentu akses ke situ harus terbuka seluas-luasnya. Bukan bicara pengembangan. Kenapa dulu Belanda bangun benteng di Onrust, karena untuk pengamanan," ujar politikus Partai Nasdem ini.

 

 

Zulfian Prasetyo


Komentar

Unknown user

Anda harus login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.